TENGGARONG, Poskota Kaltim
Bertitik tolak untuk memeratakan program kesejahteraan masyarakat. Melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kecamatan, agar bisa terarah dan tepat sasaran kedepannya. Digelar Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selama dua hari oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009, di Hotel Fatma, Tenggarong yang ditutup kegiatannya, Selasa (22/12) kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Rita Widyasari S.Sos MM, berikut Camat Muara Muntai, Hamrin HW dan Camat Muara Wis. Berikut Kabag Kesra Pemkab Kukar, Ir H. Sukhrawardy, Kasubag PPOK (Pemberdayaan Pemuda Olah Raga dan Kesehatan), Supriyanto serta Kasubag PPKBA (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Agama), Lilis Fatiana.
Dalam kegiatan yang dilangsungkan banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan Camat. Diantaranya, masukan tentang peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Lurah yang dinilai masih rendah. Berikut masukan dari Sri Hartini dari Desa Panoragan, Kecamatan Loa Kulu. Dimana perlunya kriteria yang kongkrit tentang penetapan bagi keluarga miskin, sehingga data yang diperoleh dilapangan benar-benar akurat dan valid.
"Untuk itu perlu adanya pendataan-pendataan kembali, melalui kriteria yang valid terhadap kelurga miskin yang ada di Kutai Kartanegara," tutur Sri Hartini.
Termasuk masukan dari Camat Muara Muntai, Hamri HW yakni keberadaan program ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) yang dicetuskan oleh Syaukani HR agar tetap dilanjutkan.
"Karena melalui progran ZBPA itulah, telah mengenalkan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga dunia internasional," katanya.
Terkait dengan itu, Rita Widyasari mengapresiasi positif. Diantaranya tentang pendataan ulang terhadap kelurga miskin di Kukar, Rita mendukung serta siap membahas perihal kreteria-kreteria keluarga miskin yang ada di Kukar.
"Baik melalui musrenbangdes ataupun melalui rapat pembahasan di DPRD. Yang jelas, hal itu nantinya akan kita bahas bersama-sama. Karena itu berhubungan dengan siapa yang benar-benar berhak mendapatkan dana SWTM (Santunan Warga Tidak Mampu,red)," ujar Rita.
Dan dalam kesempatan itu, dihadapan ratusan peserta baik Kepala Desa, Lurah dan Camat. Rita menegaskan akan memperjuangkan untuk menaikkan ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi 15 persen dari APBD. Tetapi kebijakan itu masih terkendala, mengingat belum ada pengambil kebijakan. Hal itu, harus menunggu terpilihnya Bupati Kukar definitif.
Bahkan Rita Widyasari juga mengingatkan kepada Kepala Desa serta Lurah untuk benar-benar memanfaatkan ADD tepat dan terarah, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Dalam artian, realisasi ADD itu dilaksanakan tidak hanya cepat habis. Namun realisasinya harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa," tegas Rita.
Mengenai usulan adanya mobil operasional bagi Kepala Desa dan Lurah. Ditegaskan Rita, bahwa yang mendapatkan mobil operasional dinas itu sudah ada ketentuannya.
"Yang mendapatkan mobil dinas itu, pejabat dilingkungan Pemkab Kukar. Diantaranya Bupati, Ketua DPRD, hingga pejabat dilingkungan Pemkab Kukar sampai tingkatan eselon II. Bahkan untuk mobil dinas itu, anggota DPRD saja tidak mendapatkannya. Namun masukan itu tetap kita ditampung," paparnya.
Perihal masukan tentang perlunya dipertahankannya program ZBPA. Rita Widyasari menyambut baik hal itu. Dimana sekarang ini ditangani oleh Disnaker. Ke depan bukan hanya ZBPA namun juga diprogramkan Zona Bebas Buta Aksara.
"Hal ini bertujuan positif, dimana ke depan masyarakat Kutai Kartanegara tidak ada lagi yang tidak bisa membaca," tegas Rita.
Terkait dengan reformasi birokrasi perlu adanya pengawalan yang ketat, dimana tidak ada pemangkasan ataupun pemotongan usulan anggaran yang disampaikan melalui aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Camat. Akibat adanya ulah oknum pemborong yang langsung ikut masuk dalam penentuan program pembangunan ke instansi terkait. Sehingga aspirasi yang dimasukkan dalam Musrenbangdes tidak terealisasi.
"DPRD akan mengawal aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Jadi perlu adanya perencanaan yang matang untuk setiap anggaran pembangunan, terutama yang telah diusulkan oleh pemerintah desa melalui Musrenbangdes," lanjut Rita.kip/dp
Bertitik tolak untuk memeratakan program kesejahteraan masyarakat. Melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kecamatan, agar bisa terarah dan tepat sasaran kedepannya. Digelar Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selama dua hari oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009, di Hotel Fatma, Tenggarong yang ditutup kegiatannya, Selasa (22/12) kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Rita Widyasari S.Sos MM, berikut Camat Muara Muntai, Hamrin HW dan Camat Muara Wis. Berikut Kabag Kesra Pemkab Kukar, Ir H. Sukhrawardy, Kasubag PPOK (Pemberdayaan Pemuda Olah Raga dan Kesehatan), Supriyanto serta Kasubag PPKBA (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Agama), Lilis Fatiana.
Dalam kegiatan yang dilangsungkan banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan Camat. Diantaranya, masukan tentang peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Lurah yang dinilai masih rendah. Berikut masukan dari Sri Hartini dari Desa Panoragan, Kecamatan Loa Kulu. Dimana perlunya kriteria yang kongkrit tentang penetapan bagi keluarga miskin, sehingga data yang diperoleh dilapangan benar-benar akurat dan valid.
"Untuk itu perlu adanya pendataan-pendataan kembali, melalui kriteria yang valid terhadap kelurga miskin yang ada di Kutai Kartanegara," tutur Sri Hartini.
Termasuk masukan dari Camat Muara Muntai, Hamri HW yakni keberadaan program ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) yang dicetuskan oleh Syaukani HR agar tetap dilanjutkan.
"Karena melalui progran ZBPA itulah, telah mengenalkan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga dunia internasional," katanya.
Terkait dengan itu, Rita Widyasari mengapresiasi positif. Diantaranya tentang pendataan ulang terhadap kelurga miskin di Kukar, Rita mendukung serta siap membahas perihal kreteria-kreteria keluarga miskin yang ada di Kukar.
"Baik melalui musrenbangdes ataupun melalui rapat pembahasan di DPRD. Yang jelas, hal itu nantinya akan kita bahas bersama-sama. Karena itu berhubungan dengan siapa yang benar-benar berhak mendapatkan dana SWTM (Santunan Warga Tidak Mampu,red)," ujar Rita.
Dan dalam kesempatan itu, dihadapan ratusan peserta baik Kepala Desa, Lurah dan Camat. Rita menegaskan akan memperjuangkan untuk menaikkan ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi 15 persen dari APBD. Tetapi kebijakan itu masih terkendala, mengingat belum ada pengambil kebijakan. Hal itu, harus menunggu terpilihnya Bupati Kukar definitif.
Bahkan Rita Widyasari juga mengingatkan kepada Kepala Desa serta Lurah untuk benar-benar memanfaatkan ADD tepat dan terarah, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Dalam artian, realisasi ADD itu dilaksanakan tidak hanya cepat habis. Namun realisasinya harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa," tegas Rita.
Mengenai usulan adanya mobil operasional bagi Kepala Desa dan Lurah. Ditegaskan Rita, bahwa yang mendapatkan mobil operasional dinas itu sudah ada ketentuannya.
"Yang mendapatkan mobil dinas itu, pejabat dilingkungan Pemkab Kukar. Diantaranya Bupati, Ketua DPRD, hingga pejabat dilingkungan Pemkab Kukar sampai tingkatan eselon II. Bahkan untuk mobil dinas itu, anggota DPRD saja tidak mendapatkannya. Namun masukan itu tetap kita ditampung," paparnya.
Perihal masukan tentang perlunya dipertahankannya program ZBPA. Rita Widyasari menyambut baik hal itu. Dimana sekarang ini ditangani oleh Disnaker. Ke depan bukan hanya ZBPA namun juga diprogramkan Zona Bebas Buta Aksara.
"Hal ini bertujuan positif, dimana ke depan masyarakat Kutai Kartanegara tidak ada lagi yang tidak bisa membaca," tegas Rita.
Terkait dengan reformasi birokrasi perlu adanya pengawalan yang ketat, dimana tidak ada pemangkasan ataupun pemotongan usulan anggaran yang disampaikan melalui aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Camat. Akibat adanya ulah oknum pemborong yang langsung ikut masuk dalam penentuan program pembangunan ke instansi terkait. Sehingga aspirasi yang dimasukkan dalam Musrenbangdes tidak terealisasi.
"DPRD akan mengawal aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Jadi perlu adanya perencanaan yang matang untuk setiap anggaran pembangunan, terutama yang telah diusulkan oleh pemerintah desa melalui Musrenbangdes," lanjut Rita.kip/dp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.